Selasa, 09 Juli 2013
Language :
Find us on:
Nasional
Syuriyah PBNU Verifikasi Hasil Bahtsul Masail HIV/AIDS
Print
Download
Send
Rabu, 19/06/2013 20:25
Berita Terkait
- Peneliti Australia Riset Bahtsul Masail NU
- Katib Aam PBNU: Negara Khilafah Mimpi di Siang Bolong
- Akar Khittah NU Terletak Sebelum Lahir
- Nahdliyin Diimbau Tak Memvonis Sesat Kelompok Lain
- Bahtsul Masail NU Permasalahkan Dana Optimalisasi Haji
- Bahtsul Masail NU Akan Soroti Tiga Persoalan
- Bahtsul Masail, Lebih dari Sekedar Warisan Tradisi
Space Iklan
300 x 80 Pixel
300 x 80 Pixel
Jakarta, NU OnlineSejumah
kiai dari jajaran Syuriyah PBNU memverifikasi hasil bahsul masail
tentang HIV/AIDS yang dirumuskan tim Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU)
dan Lembaga Kesehatan NU (LKNU) di Jakarta,Rabu (19/6).
Ketua Pengurus Pusat LKNU Imam Rasyadi menjelaskan, langkah verivikasi ini merupakan tindak lanjut dari 5 pertemuan bahtsul masail sebelumnya yang LKNU gelar bersama kiai-kiai NU. Pembahasan telah menghasilkan sejumlah rumusan pertanyaan dan jawaban mengenai upaya penggulangan HIV/AIDS, sosialisasi penggunaan kondom untuk mencegah HIV/AIDS, pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODH), stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODH, penggunaan matadon dan alat suntik, dan lokalisasi untuk meminilisasi penularan HIV/AIDS.
Wakil Rais Aam PBNU KH Musthafa Bisri (Gus Mus) kepada forum mengingatkan, keputusan PBNU bersifat serius dan karena itu harus dipikirkan dan dirumuskan sesempurna mungkin. Dia mengkritik sejumlah rujukan dalil yang terkesan dipaksakan.
Hadir dalam kesempatan ini Katib Aam PBNU KH Malik Madani, serta sejumlah Rais Syuriyah PBNU, yakni KH Masduqi Mahfudh, KH Mas Subadar, KH Ahmad Ishomuddin, KH Ibnu Ubaidillah Syatori, dan KH Masdar Farid Mas’udi.
Selain persoalan landasan hukum, forum juga meluruskan beberapa redaksi keputusan yang potensial disalahpahami untuk membenarkan praktik-praktik haram, seperti perzinaan.
”Sosialisasi dan distribusi kondom untuk pencegahan HIV/AIDS hanya boleh dilakukan dengan sangat terbatas untuk kelompok berisiko,” kata Kiai Ishom saat menyoroti masalah sosialisasi kondom dan diamini seluruh peserta diskusi.
Forum sepakat, tanggung jawab penaggulangan HIV/AIDS dibebankan pertama kepada setiap pribadi, kemudiab ormas seperti NU dan pemerintah. ”Pemerintah adalah pelindung terakhir karena itu tidak boleh mengelak,” ujar Kiai Masdar.
Soal langkah meminimalisasi prostitusi, forum menilai lokalisasi dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif perzinaan, bukan menghalalkannya. Menurut Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bhatsul Masail NU (LBMNU) KH Zulfa Mutafa, hal ini merupakan manajemen nahi munkar.
”Cara berpikirnya begitu. Jadi lokalisasi ini merupakan rehabilitasi sosial ke arah penutupan,” tuturnya.
Syuriyah PBNU merevisi beberapa poin yang tertuang dalam draf rumusan hukum meskipun tidak mengubah substansi dan struktur hasil keputusan secara umum.
Penulis: Mahbib Khoiron
Ketua Pengurus Pusat LKNU Imam Rasyadi menjelaskan, langkah verivikasi ini merupakan tindak lanjut dari 5 pertemuan bahtsul masail sebelumnya yang LKNU gelar bersama kiai-kiai NU. Pembahasan telah menghasilkan sejumlah rumusan pertanyaan dan jawaban mengenai upaya penggulangan HIV/AIDS, sosialisasi penggunaan kondom untuk mencegah HIV/AIDS, pernikahan orang dengan HIV/AIDS (ODH), stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODH, penggunaan matadon dan alat suntik, dan lokalisasi untuk meminilisasi penularan HIV/AIDS.
Wakil Rais Aam PBNU KH Musthafa Bisri (Gus Mus) kepada forum mengingatkan, keputusan PBNU bersifat serius dan karena itu harus dipikirkan dan dirumuskan sesempurna mungkin. Dia mengkritik sejumlah rujukan dalil yang terkesan dipaksakan.
Hadir dalam kesempatan ini Katib Aam PBNU KH Malik Madani, serta sejumlah Rais Syuriyah PBNU, yakni KH Masduqi Mahfudh, KH Mas Subadar, KH Ahmad Ishomuddin, KH Ibnu Ubaidillah Syatori, dan KH Masdar Farid Mas’udi.
Selain persoalan landasan hukum, forum juga meluruskan beberapa redaksi keputusan yang potensial disalahpahami untuk membenarkan praktik-praktik haram, seperti perzinaan.
”Sosialisasi dan distribusi kondom untuk pencegahan HIV/AIDS hanya boleh dilakukan dengan sangat terbatas untuk kelompok berisiko,” kata Kiai Ishom saat menyoroti masalah sosialisasi kondom dan diamini seluruh peserta diskusi.
Forum sepakat, tanggung jawab penaggulangan HIV/AIDS dibebankan pertama kepada setiap pribadi, kemudiab ormas seperti NU dan pemerintah. ”Pemerintah adalah pelindung terakhir karena itu tidak boleh mengelak,” ujar Kiai Masdar.
Soal langkah meminimalisasi prostitusi, forum menilai lokalisasi dibutuhkan untuk mengurangi dampak negatif perzinaan, bukan menghalalkannya. Menurut Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bhatsul Masail NU (LBMNU) KH Zulfa Mutafa, hal ini merupakan manajemen nahi munkar.
”Cara berpikirnya begitu. Jadi lokalisasi ini merupakan rehabilitasi sosial ke arah penutupan,” tuturnya.
Syuriyah PBNU merevisi beberapa poin yang tertuang dalam draf rumusan hukum meskipun tidak mengubah substansi dan struktur hasil keputusan secara umum.
Penulis: Mahbib Khoiron
Space Iklan
625 x 100 Pixel
625 x 100 Pixel
Android
Blackberry
iPhone
Buletin Jumat
Selasa, 25/06/2013 10:00
Sebagian tradisi masyarakat kita menamakan bulan sya’ban dengan nama bulan ‘Ruwah’ yang berasal dari kata arwah. Yaitu...
Polling
Agenda
Pref
Space Iklan
305 x 120 Pixel
305 x 120 Pixel
PBNU menyatakan secara resmi 1 Ramadhan jatuh pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, selamat menunaikan ibadah puasa >>> Selama
bulan Ramadhan akan ada kuis berhadiah yang diselenggarakan NU Online
bersama INDOSAT, follow twitter @nu_online untuk mengetahui tata cara
kuis >>> Kritik, saran, informasi atau artikel dapat dikirimkan kepada kami melalui email: redaksi@nu.or.id <<<
Tidak ada komentar:
Posting Komentar